KALIMANTANSATU.COM - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi menyatakan sikap tertulis mengenai dinamika demokrasi dan kebangsaan yang berkembang belakangan ini.
Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk provokasi yang dinilai berpotensi memicu keretakan dan perpecahan di tengah masyarakat.
Penegasan sikap ini dirilis KAMMI merespons kemunculan rencana unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Komitmen KAMMI didasari ikhtiar menjaga marwah demokrasi, kedaulatan negara, serta keutuhan NKRI.
"Pertama, kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua KAMMI Amri Akbar dalam jumpa pers di sebuah kafe kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).
Tolak Manuver Koersif dan Intimidasi Lembaga Negara
KAMMI mengecam berbagai manuver yang berkedok penyampaian suara rakyat tetapi diiringi tindakan koersif, provokasi, atau ancaman terhadap simbol negara.
Pihaknya menilai seruan yang bermaksud menyandera maupun mengancam lembaga legislatif DPR RI merupakan bentuk eskalasi destruktif yang melenceng dari prinsip demokrasi beradab.
"Kritik dan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini dengan susah payah," ungkapnya.
"Terkhusus dalam situasi dan kondisi seperti yang sama-sama kita ketahui, saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia, di NTT sedang terkena musibah gempa, di Kalimantan sedang terkena kebakaran karhutla, sehingga konsentrasi kita sebagai anak bangsa sama-sama kita fokuskan untuk misi-misi kemanusiaan," imbuh dia.
Sikap Resmi Terhadap Rencana Aksi AMPB
Kendati Amri menegaskan bahwa KAMMI menghormati hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang, pihaknya memilih untuk menolak gerakan aksi tersebut demi keselamatan nasional.