KALIMANTAN SATU - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sampaikan tanggapan terkait pemberhentian ratusan tenaga kontrak (tekon) atau honorer di kabupaten ini.
Mengacu pada surat yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022, maka sejumlah daerah di Kalimantan Tengah mulai memberhentikan tekon dan menyaring ulang.
Seperti yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah memulai tahap seleksi bagi ribuan tekon untuk diajukan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Begitu pula dengan Pemkab Kotim juga menghapus ratusan honorer atau tekon serta melakukan rasionalisasi.
"Sesuai petunjuk pusat sebenarnya honorer ini sudah dihapus, makanya provinsi menghapus 2300 orang, tapi kita tidak saya melihat kepentingan itu masih sangat krusial."ujar Bupati Kotawaringin Timur, H Halikinnor.
Namun Bupati Kotim juga menyampaikan bahwa phaknya masih akan mempertahankan tekon atau honorer yang bertugas di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Terutama tenaga honor yang bertugas di bidang kesehatan dan pendidikan, karena mereka masih dibutuhkan untuk melayani warga terutama yang ada dipinggiran kota," ujarnya.
"Jika semuanya kita berhentikan, lalu siapa yang akan mepayani masyarakat, terutama mereka yang memang selama ini dinilai baik dalam memberikan pelayanan kepada warga," lanjutnya.
Selain itu H Halikinnor juga mengatakan bahwa ia telah membicarakan hal ini dengan Kemen-PAN RB bahwa wilayah Kotim tidak bisa disamakan dengan wilayah di pulau jawa dimana sumberdaya manusianya berlimpah.
"Soal ini sudah kami bicarakan dengan Kemenpan RB, karena kami langsung menghadap untuk membicarakannya," ungkapnya.
Ungghan wawancara bupati Kotim ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet seperti :