Pj Gubernur Kalbar Minta Semua Belanja Pemerintah Dikebut ! Harisson : Tidak Berlama-lama Ada di Kas Pemerintah

KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melaksanakan penyerahan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 5 Desember 2023.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr Harisson mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden kepada seluruh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan secara daring pada 29 November 2023.

Menurut dia, ini sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk Tahun 2024.

"Pertumbuhan ekonomi nasional itu 4,9 persen, sementara di Kalimantan Barat ini masih dibawah nasional sebesar 4,27 persen. Ini menjadi perhatian kita semua dan salah satu sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja pemerintah," pinta Harisson.

Baca Juga: Pj Gubernur Kalbar Harisson Minta Bulog Kerja Keras Jaga Inflasi di Kalbar. Dua Barang Kebutuhan Pokok Ini Harus Terus Disuplai dan Ditekan Harganya

Ia berharap sumber dana tersebut harus cepat dibelanjakan secara tepat sasaran.

"Saya harapkan bahwa jadi perhatian bagi kita semua agar belanja pemerintah ini dikebut. Jadi tidak berlama-lama ada di kas pemerintah," harap Harisson.

Belanja pemerintah ini, kata Harisson, menjadi harapan bagi berputarnya ekonomi di Kalimantan Barat.

Tanpa belanja pemerintah, perekonomian di Kalimantan Barat akan susah bergerak.

"Saya menekankan itu dan saya juga menekankan bahwa belanja itu perlu dilakukan disamping cepat tapi juga harus transparan, akuntabel, efektif, efisien dan perhatikan outcome-nya yaitu menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan.

"Dan bagaimana caranya kegiatan-kegiatan kita (Pemerintah) dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bagi para Bupati/Walikota dan perhatian bagi kita semua Organisasi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat," paparnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Kalbar Harisson Minta Perwati dan Perwanti PSMTI Kalbar Berperan di Dunia Pendidikan dan Kesehatan

Harisson juga meminta perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras.

"Manfaatkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Terakhir laksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi," pungkasnya.