Terungkap saat Rapat Kemendagri, Komisi II DPR RI dan Kepala Daerah ! Hanya 11 Provinsi Masuk Kategori Fiskal Kuat di Indonesia, Paling Banyak Lemah

photo author
Prabu Warah, Kalimantan Satu
- Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:10 WIB
Rapat virtual bersama Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Ruang Data Analytic Room (DAR), pada Senin (25/8/2025). (Kalimantansatu.com)
Rapat virtual bersama Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Ruang Data Analytic Room (DAR), pada Senin (25/8/2025). (Kalimantansatu.com)

KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK – Gubernur Kalbar, Ria Norsan menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Ruang Data Analytic Room (DAR), pada Senin (25/8/2025).

Dalam rapat virtual yang digelar oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan jajaran kepala daerah se-Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan data mengenai kondisi fiskal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 11 yang memiliki kapasitas fiskal kuat.

Sisanya terbagi dalam kategori sedang (12 provinsi) dan lemah (15 provinsi).

Sementara di tingkat kabupaten, kondisinya lebih mengkhawatirkan: hanya 4 dari 415 kabupaten masuk kategori kuat, sedangkan 407 kabupaten tergolong lemah secara fiskal.

Baca Juga: Mengapa OJK Minta Bank Turunkan Bunga Kredit ? Ini Alasannya

"Di tingkat kota, dari 98 kota, hanya 11 kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, 12 kota sedang, dan sisanya—mayoritas—berada dalam kategori lemah," timpalnya.

Situasi ini, menurut Bima Arya, menjadi tantangan besar dalam membangun daerah yang benar-benar mandiri.

Ia berharap para kepala daerah mampu berinovasi dan membuat strategi fiskal yang lebih efektif demi mewujudkan otonomi daerah yang sejati. 

Kemandirian Fiskal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi utama dalam implementasi otonomi daerah.

Aria Bima menyampaikan kekhawatirannya terhadap tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal semestinya menjadi tulang punggung daerah dalam membiayai pembangunan. Namun kenyataannya, sebagian besar APBD di daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” ungkapnya.

Baca Juga: Seusai Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto, Begini Kata Ilmuwan AstraZeneca Carina Citra Dewi Joe Hingga Seniman Jaja Miharja

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Prabu Warah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X