KALIMANTANSATU.COM, KAPUAS HULU - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson membuka Gerakan Pangan Murah di Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa 5 Maret 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Seperti yang kita ketahui, harga bahan pangan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena kita sedang berada di ujung masa panen sebelumnya," kata Harisson dalam sambutannya.
Harisson mengatakan bahwa harga beras di beberapa daerah di Kalbar sudah menyentuh angka Rp 20.000 per kilogram untuk beras premium, dan Rp 14.000 per kilogram untuk beras SPHP.
Hal ini menimbulkan permasalahan dimana pendapatan masyarakat tidak naik, sehingga kenaikan harga bahan pangan ini sangat memberatkan.
“Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya untuk mengendalikan inflasi dan meringankan beban masyarakat, salah satu caranya adalah dengan menggelar Gerakan Pangan Murah ini," ucapnya.
Pada Gerakan Pangan Murah di Kapuas Hulu ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar menyediakan 600 paket sembako yang berisi beras, gula, minyak goreng, dan telur.
Paket sembako ini dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran.
Orang nomor satu di Kalbar ini berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini dapat membantu masyarakat di Kapuas Hulu dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan mereka.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar untuk melaksanakan kegiatan serupa di masa depan.
“Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya akan membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan, tetapi juga akan membantu dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di daerah kita,” tuturnya.
Harisson juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar untuk menganggarkan dana untuk Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah dalam APBD mereka.
“Saya sudah minta dengan Pak Priyono, Kepala BKAD Provinsi, agar pada saat evaluasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, harus ada anggaran sekitar Rp 1,5 miliar per Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi. Jika tidak dianggarkan, kita tidak akan setujui APBD,” tegasnya.
Artikel Terkait
Kunjungi Rumah Betang Bali Gundi, Pj Ketua Dekranasda Kalbar Windy Prihastari Tegaskan Dukung Potensi Kerajinan Manik-manik Khas Kapuas Hulu
Fokus 5 Program Pembangunan Utama di Kapuas Hulu ! Pj Gubernur Kalbar Harisson Paparkan saat Musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025
Serahkan Bansos ke Warga Kapuas Hulu, Pj Gubernur Harisson Tegaskan Pemprov Kalbar Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat