KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr Harisson, MKes., bersama Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalbar, Andi Tenri Abeng dan beberapa Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se- Kalbar serta segenap jajaran Forkopimda Kalbar menyaksikan Penyerahan 2,5 juta sertifikat di seluruh wilayah Indonesia.
Momen ini sekaligus peluncuran sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara secara virtual, di Gedung Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Senin 4 Desember 2023.
Saat peluncuran, Jokowi didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P., dan sejumlah Kabinet Indonesia Maju.
Peluncuran sertifikat tanah berbasis elektronik tersebut ditandai dengan penekanan tombol digital oleh Presiden Joko Widodo.
"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pada siang ini saya serahkan dan luncurkan sertifikat tanah elektronik," ucap Jokowi, dikutip dari siaran kanal Youtube Kementerian ATR BPN.
Menurut Presiden Joko Widodo, implementasi sertifikat tanah elektronik sangat penting bagi masyarakat. Yakni, mengurangi resiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana.
"Dari sisi pemerintah, memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data," jelasnya.
Jokowi pun meminta Kementerian ATR/BPN bersama seluruh jajarannya di Indonesia untuk menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat.
"Tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, agar masyarakat mengerti dan tidak bingung," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto juga melaporkan bahwa penyerahan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 perwakilan penerima ini merupakan bagian dari total 2.550.800 sertifikat tanah yang diserahkan.
"Terdiri dari tujuh orang penerima sertifikat perorangan, dan tiga orang penerima sertifikat aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD)," timpal Hadi Tjahjanto.