KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat berada di posisi dua belas tingkat inflasi terendah se-Indonesia.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bertekad untuk terus menekan inflasi lebih rendah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pj Sekda Kalbar) Mohammad Bari mengungkapkan, rata-rata nasional berada pada angka 2,51 persen.
Sedangkan, Provinsi Kalimantan Barat sudah di angka 2,2 persen.
"Insyaallah akan kita tingkatkan lagi dalam waktu dekat ini dan berkoordinasi dengan Kabupaten yang angka inflasinya masih tinggi," ungkap Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari seusai menghadiri Rapat Koordinasi Mingguan perihal Pengendalian Inflasi serta Penanganan TBC dan Polio secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin 8 Juli 2024.
Pemerintah Provinsi Kalbar, imbuh dia, terus berupaya menekan angka inflasi melalui program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga operasi pasar.
Tak hanya itu, pemantauan juga terus dilakukan terhadap situasi perkembangan harga-harga pangan.
Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) ia berharap bisa menjaga keseimbangan harga serta memastikan ketersediaan pasokan guna menekan angka inflasi.
"Saya harap ini dapat mengurangi beban masyarakat, dan merupakan akses untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," harapnya.
Ia mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan upaya pengendalian inflasi dan penanganan masalah kesehatan di Kalimantan Barat.
"Dengan kerjasama yang baik, kita yakin dapat menciptakan Kalimantan Barat yang sehat, sejahtera, dan bebas dari inflasi," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam rakor tersebut Pj Sekda Kalbar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Kalbar) Ignasius IK, beserta Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait.
Rakor dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir beserta para pemangku kepentingan terkait inflasi.