Presiden Prabowo Subianto Warning Penggiling Padi Nakal, Ancam Sita dan Serahkan ke Koperasi Desa Merah Putih

KALIMANTANSATU.COM, KLATEN — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain-main dengan harga yang bisa merugikan petani dan rakyat Indonesia.

Prabowo menegaskan tak akan ragu mengambil alih usaha penggilingan padi yang ‘nakal’ dan menyerahkannya ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Prabowo, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejateraan rakyat.

Ia bahkan mengaku hingga berkonsultasi ke Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung bahwa tidak ada potensi multitafsir terkait Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bisa Bangun Gudang, Apotek, dan Gerai di Seluruh Indonesia

“Penggiling padi adalah cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sikat penggiling-penggiling padi itu, saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” ujar Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025).

Presiden mengaku mendapatkan laporan bahwa ada sejumah pelaku usaha penggilingan padi yang bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp2 triliun tiap bulan.

Karena itu, pemerintah telah berupaya menertibkan hal ini agar harga nilai tukar padi dari petani tetap stabil.

“Saya dapat laporan, 1 penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan. Rp1 sampai Rp2 triliun per bulan, sudah kita tertibkan. Begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung beli (padi) Rp6.500, oke berhasil,” katanya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih Milik Rakyat, Bukan “Ketua Untung Duluan”

Namun, lanjut Prabowo, saat ini ada masalah baru yakni beras berlabel premium ternyata oplosan.

Ia menyatakan hal ini merupakan tindak pidana dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung serta Polri untuk mengusut kasus.

Menurut catatannya, berbagai tindakan curang yang dilakukan sekelompok pengusaha ini, rakyat Indonesia rugi hingga Rp100 triliun tiap tahun.

“Tapi jualnya permainan lagi, beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium. Dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Sudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana,” ujar Prabowo.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” ucapnya.