ekonomi-bisnis

IHSG Bergejolak Setelah Pengumuman Rebalancing MSCI 2026 ! Menko Airlangga Hartarto Beberkan Langkah Demutualisasi BEI, Satu Diantaranya Free Float

Sabtu, 31 Januari 2026 | 10:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keterangan Pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026). (Kalimantansatu.com/Dok. Danantara Indonesia)

Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan basis investor domestik melalui peningkatan batas investasi saham oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 10% menjadi 20% pada saham-saham yang likuid dan berkualitas tinggi, termasuk yang tergabung dalam indeks LQ45.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperdalam pasar keuangan nasional, tetapi juga meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis, sejalan dengan praktik yang berlaku di negara-negara OEC yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk investasi pada blue-chip stocks yang likuid dan berkualitas tinggi.

Lebih lanjut, seluruh agenda reformasi tersebut sejalan dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Baca Juga: Ambrol Efek MSCI, OJK Beberkan Jurus Strategis Perkuat IHSG dan Kepercayaan Investor Global

Demutualisasi bursa, peningkatan free float, penguatan transparansi kepemilikan, serta tata kelola pasar merupakan bagian dari best practices internasional yang terus diadopsi Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.

Indonesia berkomitmen penuh untuk mengadopsi standar tata kelola terbaik dunia (best practices) guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas tinggi.

“Pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” kata Menko Airlangga.

Pengumuman berbagai lembaga tersebut juga menjadi momentum bagi para emiten dan perusahaan anggota bursa untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat kualitas komunikasi dengan investor.

Transparansi dan keterbukaan di level korporat mejadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Untuk itu, seluruh emiten diharapkan untuk dapat proaktif dalam menyampaikan informasi material, memperbaiki investor relations, dan memastikan disclosure yang akurat dan tepat waktu.

Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026 yang diberikan MSCI untuk perbaikan transparansi dan likuiditas pasar, Pemerintah memandang situasi ini sebagai katalis percepatan reformasi struktural yang telah menjadi agenda jangka panjang.

Dalam empat bulan ke depan, Indonesia akan menunjukkan transformasi struktural yang diperlukan.

Langkah-langkah yang diambil tidak hanya memenuhi standar MSCI, tetapi juga untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih kompetitif di panggung global.

”Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi, dan komitmen pada standar internasional,“ pungkas Airlangga.

(*)

Halaman:

Tags

Terkini