“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” tegasnya.
Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.
Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman.
Sementara ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.
Baca Juga: Cerita Warga Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu saat Lebaran Perdana di Rumah Baru dari Pemerintah
Menurut Mentan Amran, langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern.
Kedua langkah ini menjadi kunci keberlangsungan produksi pertanian nasional di tengah tantangan global.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada berkelanjutan, keluar dari permasalahan geopolitik kita terus benahi aturan, deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern kita masifkan,” tegasnya.
Bukan Isapan Jempol Belaka
Keberhasilan swasembada yang sudah dicapai, lanjut Amran, bukan isapan jempol semata.
Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian — jumlah terbanyak sepanjang sejarah — serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.
Deregulasi ini memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelas Amran.
Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.