Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya.
Peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar.
"Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan semua lapisan," pintanya.
Maruf Amin ingin lembaga keuangan Syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal.
Tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
Selain itu, dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan.
"Tingkatkan produktivitas Dana Sosial Syariah melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan Stunting di Kalbar," ujar Maruf Amin.
"Jadikan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai Syariah.
Sekali lagi, selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, serta terus upayakan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif," tandas Maruf Amin.
Sinergi dan Kolaborasi
Ketua KDEKS Kalbar Harisson mengucapkan rasa berbahagia dan bangga acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat dapat dihadiri serta disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Maruf Amin.
“Kehadiran Bapak Wakil Presiden akan membangkitkan semangat kami untuk membangun daerah menjadi lebih maju," kata Harisson yang juga Pj Gubernur Kalbar.
Dengan terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Barat oleh Surat Keputusan Gubernur tanggal 30 Oktober 2023, Harisson menaruh harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Salah satu program kerjanya juga menyasar Program Nasional Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah serta turut serta mendukung pencapaian target angka Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% Tahun 2024 oleh Pemerintah Pusat.
"Secara khusus menyasar pada perluasan layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok," paparnya.
Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalbar (yakni kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 51,95% (berada di atas Nasional = 49,68%) dengan Indeks Inklusi Keuangan (yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 84,16% (lebih rendah sedikit dari Nasional = 85,10%).