Tanggap Gempa NTT: 71 SPPG BGN Dialihkan Pasok Makanan Pengungsi, Program Makan Gratis Sasar Pengungsian dan Rencana 2 Posko Utama

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengerahkan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin pasokan pangan bagi masyarakat terdampar pascadilanda gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8/2026), bahwa alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula ditujukan bagi siswa sekolah dapat dialihkan sementara ke area pengungsian.

“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito.

“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” imbuhnya.

Baca Juga: Penanganan Gempa NTT: Pemerintah Siaga Helikopter dan Pesawat untuk Logistik! Jalur Darat Mulai Pulih Hingga Distribusi 50 Ribu Paket Sembako Presiden

Rencana Pembentukan Posko Wilayah Flores

Guna mengoptimalkan penanganan dampak bencana dan penyaluran logistik, Mendagri mengusulkan pembentukan dua pusat koordinasi utama:

• Posko Flores Timur: Mengakomodasi kebutuhan penyaluran bantuan di wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan area sekitarnya.
• Posko Flores Barat: Berpusat di Labuan Bajo untuk mencakup wilayah Manggarai Barat, Manggarai, serta Manggarai Timur.

Penyesuaian Operasional Badan Gizi Nasional (BGN)

Sebelumnya, BGN telah menginstruksikan seluruh unit SPPG di kawasan terdampak gempa untuk memprioritaskan keselamatan jiwa dan menyesuaikan pola kerja dengan kondisi darurat.

Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam sedang direvisi sesuai perkembangan situasi tanggap darurat terkini.

Pengelola fasilitas diminta terus memantau aturan pembaruan melalui surel resmi.

Baca Juga: Penanganan Gempa NTT: RS Lapangan Didirikan di Reok, Akses Ende-Nagekeo Masih Putus

“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” kata Sudaryono dalam keterangan resminya yang diunggah di media sosial, Sabtu (15/8/2026).

BGN turut mengimbau jajaran SPPG di lapangan untuk menjalin koordinasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah demi memastikan distribusi pangan bagi para korban gempa berjalan cepat dan terpadu.