Dalam kesempatan berbeda, Bahlil menyebut pihaknya ingin memberi kepastian agar masyarakat dapat dengan tenang membeli BBM berdasarkan spesifikasi dan harganya.
"Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya," ucap Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Terkait skandal dugaan Pertamax oplosan, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.
Terkini, Menteri ESDM itu mengaku tengah membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.
"Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan," terang Bahlil.
Soroti Potensi Minyak Mentah Agar Diproduksi Dalam Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor, agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.
Pernyataan itu merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.
"Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri," tegas Menteri ESDM.
Usulan Bahlil ke Prabowo: Proyek Penyimpanan BBM dan Kilang Minyak
Bahlil juga sempat mengaku pihaknya telah mengusulkan proyek fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM storage dan kilang minyak (refinery) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi.
"Dalam hilirisasi, proyek yang akan kami dorong untuk kami laporkan kepada Pak Presiden adalah storage untuk BBM dan refinery-nya," tegas Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Bahlil menjelaskan, kapasitas penyimpanan BBM Indonesia kini hanya bisa memenuhi kebutuhan hingga 21 hari sehingga perlu penambahan agar penyimpanan bisa menyentuh 30 hari.