Ini 4 Poin Penting soal Isu Grab-GoTo Merger versi Rhenald Kasali, Apa Saja ?

KALIMANTANSATU.COM - Sebagian publik Tanah Air tengah ramai menyoroti perusahaan teknologi di Singapura, yang melakukan penggabungan atau merger dengan perusahaan teknologi asal Indonesia, GoTo.

Sebelumnya diketahui, Grab dan GoTo sama-sama dikenal publik sebagai platform layanan transportasi hingga pengiriman.

Kantor pusat perusahaan Grab bermarkas di Singapura, sementara GoTo adalah perusahaan asal Indonesia yang terbentuk dari penggabungan Gojek dan Tokopedia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer juga sempat menyoroti rumor merger Grab-GoTo.

Baca Juga: Kemunculan Perdana Aldy Maldini Eks CJR Setelah Viral Kasus Penipuan, Akui Pengelolaan Finansial Buruk hingga Gali Lubang Tutup Lubang

Noel menilai, merger dua perusahaan itu berpotensi merugikan kepentingan nasional karena terdapat aliran dana ke luar negeri yang akan meningkat.

"Kalau Gojek menyerah ke Grab, itu bukan Indonesia lagi, tapi Singapura. Nanti uangnya dibawa ke luar, ke sana, tanpa regulasi kita," terang Noel dalam pernyataan resminya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Senada dengan Wamenaker, pengusaha sekaligus pengamat ekonomi, Rhenald Kasali juga menyoroti terkait peran GoTo bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Jangan lupa, GoTo ini menyangkut kepentingan banyak orang di Indonesia, karena marketnya lebih dari 200 juta orang, bahkan ada yang menyebut 270 juta, berarti kan hampir seluruh rakyat Indonesia ini," kata Rhenald sebagaimana dilansir dari YouTube Rhenald Kasali yang tayang pada Kamis, 15 Mei 2025.

"Sehingga kemudian, membangun digital ekosistem yang sangat luas, yang menyangkut sekitar 3,1 juta driver ojol terdaftar bersama dengan 20,1 juta pelaku usaha UMKM," sambungnya.

Baca Juga: Klaim 8 Syarikah untuk Jemaah Haji Indonesia Justru Bikin Kacau, DPR Desak Menag Segera Evaluasi

Rhenald menjelaskan, merger Grab-GoTo juga akan berdampak terhadap lapangan kerja dan ekonomi RI.

"Menyangkut kepentingan kebanggaan nasional, soal kepentingan data, soal lapangan kerja, dan jaring pengaman ekonomi nasional," terangnya.

"Bukankah dalam setiap hal yang menyangkut keempat hal strategis itu, negara biasanya turun tangan?" tutup Rhenald.

(*)