Mantan Penyanyi Cilik Leony Bedah Laporan Keuangan Tangsel 2024, Ketimpangan Anggaran Suvenir Hingga Jalan Disorot

KALIMANTANSATU.COM - Sosok mantan penyanyi cilik Leony tengah menjadi sorotan publik terkait perhatiannya terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan tahun 2024.

Wanita yang akrab disapa Leony itu melontarkan kritik terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan soal anggaran tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya @leonyvh pada Kamis 16 September 2025 lalu, Leony membagikan hasil telaahnya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tangsel Tahun 2024.

Terkini, wanita kelahiran Jakarta itu juga membagikan cara melihat LKPD Tangsel melalui unggahan cerita terbaru pada Minggu, 21 September 2025.

Baca Juga: Ada Rencana Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB, Istana Anggap Penghormatan kepada Bangsa Indonesia

Leony menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut bisa dicek melalui laman tangerangselatankota.go.id.

Dalam unggahannya, warga Tangsel itu membedah dokumen setebal 520 halaman. Ia menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya janggal karena nilainya fantastis untuk hal-hal yang dianggap tidak mendesak.

“Saya mau lihat nih uang pajak kita ke mana, karena saya warga Tangsel,” tulis Leony.

Lantas, apa saja yang menjadi perhatian khusus mantan personel Trio Kwek Kwek itu? Berikut ulasannya:

Anggaran Suvenir dan Perjalanan Dinas

Salah satu yang menjadi perhatian Leony adalah alokasi anggaran suvenir yang mencapai Rp20,48 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar 51,94 persen dibanding tahun 2023 yang hanya Rp13,48 miliar.

Tak hanya itu, Leony juga menyoroti anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp117 miliar, belanja alat tulis kantor sebesar Rp38 miliar, serta biaya makan-minum rapat hingga pakaian dinas dengan nilai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga: Bank Indonesia Nilai Kinerja Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital pada Agustus 2025 Berlangsung Baik, Bagaimana dengan Stabilitas Sistem Pembayaran?

Pemeliharaan Jalan dan Bansos yang Minim

Leony menilai alokasi besar pada pos-pos seremonial dan kebutuhan rutin itu kontras dengan anggaran untuk kepentingan publik yang justru minim. Ia mencontohkan, dana pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya sebesar Rp731 juta.