3. USD 500.000: Pemantauan ketat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
4. USD 300.000: Keterlibatan khusus dengan aktivis akademis dan pemimpin agama.
Dokumen bocor tersebut juga merinci distribusi hibah ke organisasi lokal yang menyasar sektor-sektor sensitif, diantaranya Program "NAHDHAH", Hibah sebesar Rp1,6 miliar dikucurkan kepada Yayasan Islami Media Ramah (Islamidotco).
Program ini menargetkan tokoh Muslim progresif di lingkungan Pesantren, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah untuk membangun narasi Islam yang sejalan dengan hak asasi manusia dan demokrasi versi Barat.
Baca Juga: Prabowo Kritik Belanja Daerah Tidak Produktif, Sampai Singgung Harga Mobil Dinas Kepala Daerah Rp8 M
Selain itu, Hibah Rp217,4 juta diberikan kepada Yayasan Hamalatul Ardhi al Murtadho untuk "Sekolah Ekologi Politik", yang bertujuan mencetak pengorganisir massa jangka panjang.
Sementara di Infiltrasi Akademis, Asia Research Centre di Universitas Indonesia (UI) menerima Rp1,2 miliar untuk proyek yang menghubungkan perjuangan kelas pekerja dengan gerakan demokrasi di Asia Tenggara, menunjukkan upaya OSF masuk ke institusi pendidikan tinggi pelat merah.
Agenda Papua dan Jaringan Global South
Salah satu poin paling krusial dalam rencana ini adalah jalur khusus untuk Papua. Di tengah isu sensitif mengenai separatisme dan hak asasi manusia, OSF dan Kurawal berencana memperluas keterlibatan warga di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Selain itu, mereka berupaya mengonsolidasi jaringan advokasi demokrasi di seluruh Global South, menjadikan Indonesia sebagai titik sentral gerakan regional.
Pasca berakhirnya kerja sama dengan Yayasan TIFA, OSF kini bergerak lebih lincah melalui Program Asia Tenggara sejak 2020.
Penggunaan lembaga perantara seperti Kurawal menunjukkan pola "filantropi politik" yang lebih terstruktur, bertujuan menciptakan kondisi jangka panjang bagi konsolidasi masyarakat sipil guna "merebut kembali" ruang politik yang dianggap hilang.
Hingga saat ini, keterbukaan informasi mengenai sumber dana dan agenda politik di balik bantuan luar negeri ini terus menjadi perdebatan hangat, terutama terkait kedaulatan politik domestik Indonesia di hadapan kepentingan aktor global.
(*)