Di Forum Rapat KP3, Pj Gubernur Kalbar Harisson Minta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran dan Tidak Ada Penyelewengan

KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, efektif, dan efisien di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Kalbar yang dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson di Hotel Aston Pontianak, Kamis 18 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menekankan pentingnya pemanfaatan pupuk sebagai faktor penunjang keberhasilan produksi pertanian, terutama tanaman pangan.

Baca Juga: Terima Kunjungan, Ini Pesan Pj Gubernur Kalbar Harisson kepada Taruna AAU

"Kalbar mendapatkan pupuk bersubsidi urea sekitar 86 persen dari kebutuhan. Sedangkan pupuk NPK hanya sekitar 54 persen. Oleh karena itu, pengawasan distribusi pupuk sangat penting agar tepat sasaran," ungkap Harisson.

Pj Gubernur juga menyoroti alokasi pupuk bersubsidi di Kalbar yang diperuntukkan bagi 295.111 petani.

Dirinya berharap distribusi Pupuk Bersubsidi tersebut tepat sasaran. 

"Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 392/DISTPH/TAHUN 2024 tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi, diharapkan nanti tidak ada lagi penyelewengan, tidak ada lagi penyaluran yang salah sasaran, sehingga akan mampu meningkatkan produksi tanaman pangan di Kalbar," harapnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Kalbar Harisson Harap Mubes II Tariu Borneo Bangkule Rajakng Lahirkan Kader-kader Menginspirasi, Kreatif dan Inovatif

Dirinya menekankan kembali penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran tersebut menjadi mutlak, terlebih alokasi yang disediakan pemerintah masih dibawah kebutuhan pupuk.

"Penyaluran/distribusi pupuk bersubsidi di Kalbar harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dampak terhadap peningkatan produksi pangan tercapai dan menyiapkan ketersediaan pangan untuk masyarakat Kalbar," tutupnya.

Rumuskan Kebijakan

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DISTPH) Kalbar Ir Florentinus Anum mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut akan bersama merumuskan kebijakan agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat pada sasaran.

"Jadi kita bersama Pengurus KP3 Kalbar dan Dinas Pertanian se-Kalbar dalam rapat ini untuk mencari pola agar tidak terjadi salah sasaran dan tidak salah jumlah," kata Anum.

Terkait kuota pupuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dirinya kembali mengatakan bahwa belum mencukupi untuk seluruh petani di Kalbar.