Tolak Transmigrasi, Aliansi Kalbar Menggugat Desak Menteri Transmigrasi Mundur Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

photo author
Prabu Warah, Kalimantan Satu
- Senin, 21 Juli 2025 | 21:25 WIB
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (21/7/2025).  Mereka menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalbar. (Kalimantansatu.com/Dok. Adpim Pemprov Kalbar)
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (21/7/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalbar. (Kalimantansatu.com/Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (21/7/2025).

Mereka menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalbar.

Saat demonstrasi, mereka diterima oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson dan Forkopimda Kalbar.

Koordinator lapangan aksi, Endro Romianus menekankan aspirasinya terhadap penolakan segala bentuk program transmigrasi.

Baca Juga: Terima Aksi Demo, Wagub Krisantus Kurniawan Tolak Transmigrasi di Kalbar : Jangan Sampai Kita Memindahkan Kemiskinan dari Luar ke Sini

Program tersebut dianggap bertimpangan dengan perlakuan antara warga lokal dan transmigran.

“Kami menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal, menolak program transmigrasi dalam bentuk apapun. Jangan pindahkan masalah ke sini," tegasnya.

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (21/7/2025).  Mereka menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalbar.
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (21/7/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dari luar daerah ke Kalbar. (Kalimantansatu.com/Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

Program transmigrasi, kata dia, hanya menguntungkan pihak luar.

Sementara, warga atau masyarakat lokal justru terpinggirkan.

Menurutnya, program revitalisasi transmigrasi tidak menyentuh kebutuhan warga setempat.

“Salah satu contohnya, pemukiman transmigran dapat fasilitas listrik, sedangkan warga lokal satu kilometer di dekatnya tidak mendapat layanan yang sama. Masyarakat lokal tetap jadi korban. Kita tidak ingin Kalimantan Barat jadi ladang pemindahan masalah,” timpal Endro.

Baca Juga: Tausiah Tabligh Akbar di Pontianak, Ustaz Das'ad Latif Ajak Umat Islam Jauhi Suap

Ia membeberkan beberapa kasus fasilitas yang diberikan kepada transmigran justru berakhir dijual ke perusahaan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Prabu Warah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X