KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Harisson meninjau kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan Provinsi Kalbar di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kota Pontianak, Rabu (16/7/2025).
Pada tahun ajaran 2025/2026, kata Harisson, sekolah rakyat di Provinsi diberikan untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak dua rombel terdiri dari 50 anak (siswa).
Kemudian, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 rombel untuk 20 anak, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 rombel untuk 20 anak.
Untuk calon siswa dan siswi sekolah rakyat, Pemprov Kalbar sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Untuk siswa, kita minta dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Kecuali Ketapang, karena sudah ada sendiri. Untuk SD itu, kita minta di setiap Kabupaten masing-masing 4 Siswa. Kemudian, Kapuas Hulu dan Kayong Utara itu 3 orang. Kemudian yang lain-lain, kita minta masing-masing 1 orang, dan nanti ada cadangan 1 orang untuk mencukupi," ungkap Harisson.
Adapun calon siswa dan siswi sekolah rakyat tersebut berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2.
Namun, menurut dia, untuk Kalbar mungkin hanya desil 1 karena banyak keluarga berstatus desil 1.
"Desil 1 ini 10 persen dari populasi masyarakat Kalimantan Barat yang paling rendah, sehingga diharapkan sekolah rakyat akan berlangsung dengan baik," terangnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik.
Konsep sekolah berasrama ini 100 persen gratis bagi para siswa dan siswinya.