Pastikan Sekolah Rakyat di Kalbar Siap ! Sekda Harisson Imbau Kabupaten dan Kota Aktif Usulkan Sekolah Rakyat ke Pemerintah Pusat

KALIMANTANSATU.COM, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sudah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kalbar.

Usulan tersebut langsung disampaikan oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan kepada Pemerintah Pusat.

"Alhamdulillah, usulan Pak Gubernur itu sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Jadi, sekolah rakyat ini nanti penuh dengan fasilitas yang semua ditanggung dengan Pemerintah Pusat. Mulai dari seragam, makan dan lain-lain. Kemudian, anak-anak yang menginap disini," kata Harisson saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan Provinsi Kalbar di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kota Pontianak, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat Kalbar Masih Buka Hingga 17 Juli untuk SD, SMP dan SMA! Cek Jadwal Verifikasi, Home Visit, Cara Daftar Juga Persyaratannya

Harisson menambahkan, Pemerintah Pusat meminta segera untuk penyiapan tempat lantaran sekolah rakyat di Kalbar mulai proses belajar-mengajar pada Agustus mendatang.

"UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak ini yang digunakan. Karena sudah lengkap dengan asrama, dan beberapa ruang belajar yang nanti akan direhab dulu oleh Pemerintah Pusat," jelasnya.

Lokasi Sekolah Rakyat Rintisan Provinsi Kalbar di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kota Pontianak, Rabu (16/7/2025). (Kalimantansatu.com/Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

Pemerintah Pusat, lanjut Harisson, nantinya akan membangun sekolah rakyat di Kota Singkawang.

Sekolah rakyat tersebut bakal dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

"Persetujuan pembangunan sekolah rakyat ini sementara ada dua yakni di Kabupaten Ketapang. Satu lagi di Provinsi yakni di Pontianak ini," terang Harisson.

Baca Juga: Gratis ! Masih Dibuka Sampai 17 Juli, Cek Syarat Pendaftaran Murid Sekolah Rakyat Kalbar Tahun Ajaran 2025-2026

Harisson mengimbau peran dari Kabupaten/Kota untuk aktif membuat usulan kepada Pemerintah Pusat terkait implementasi sekolah rakyat.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan Provinsi Kalbar di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kota Pontianak, Rabu (16/7/2025). (Kalimantansatu.com/Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

"Saya harap kepada Bupati Walikota aktif meminta usulan kepada pemerintah pusat dan akan kami kawal usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menyediakan tanah seluas 5 hektare," pintanya.