Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Kalbar Harisson Azroi menyatakan, dirinya sudah diperintahkan langsung oleh Gubernur Kalbar untuk menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengusulan Honorer Non Database tersebut.
“Kami akan membuat surat kepada Kemenpan RB, untuk mempercepat proses pengangkatan tenaga pendidikan ini baik yang masuk dalam database BKN atau yang tidak masuk dalam database BKN, maupun yang kemarin tidak ikut ujian seleksi PPPK namun dia tercatat sebagai tenaga honor untuk segera diangkat menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu,” ungkap Harisson.
Lanjut Harisson, ada sebanyak 986 orang tenaga pendidikan yang belum lulus dan sebanyak 817 dari jumlah tersebut merupakan non-database BKN.
“Jadi semuanya ini, kita akan usulkan untuk menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu waktu, dan selanjutnya kita akan menunggu kebijakan atau keputusan dari Kemenpan RB,” tegasnya.
(*)