Mensesneg Ungkap Ada Komunikasi Dasco, Sehingga Prabowo Langsung Jenguk Korban dan Gelontorkan Anggaran Rp4 T untuk Perbaikan Perlintasan Kereta Api

Prabowo menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh, termasuk opsi penambahan penjagaan maupun sistem pengamanan lainnya di setiap titik rawan.

Bentuknya bisa pos jaga atau lainnya, kata Prabowo, pelaksanaannya akan ditentukan.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran besar yang difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.

“Kami perhitungkan hampir Rp 4 triliun demi keselamatan. Ini sangat penting dan perlu. Sekarang saatnya sudah perlu perbaikan, sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan, jadi sekarang dilaksanakan," ucap Prabowo.

Seperti diwartakan sebelumnya wakil ketua DPR RI, Dasco juga menyampaikan upaya penyelesaian masalah jangka panjang dengan mengusulkan percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi yang sebelumnya terhambat anggaran.

Dasco langsung menghubungi Presiden untuk mengoordinasikan usulan pembangunan flyover di perlintasan sebidang di Bekasi sebagai respon cepat pasca terjadinya kecelakaan maut kereta api.

Presiden Prabowo kemudian menyetujui Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar hingga Rp220 miliar dari total kebutuhan Rp250 miliar, dengan target penyelesaian empat hingga enam bulan.

“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden dan minta supaya diberikan Bantuan Presiden agar flyover bisa terealisasi. Dan Pak Presiden Alhamdulillah sudah menyetujui Banpres sebesar Rp 200 miliar,” kata Ketua Dasco kepada wartawan.

Sementara itu Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengaku mendapat, arahan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membuat surat guna mempercepat pembangunan flyover di Bulak Kapal.

Hal itu dilakukan usai insiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur.

Dirinya menegaskan, surat tersebut akan disiapkan segera mungkin.

Sehingga, proses percepatan pembangunan dapat diselesaikan sekitar enam bulan.

"Pak Dasco Wakil Ketua DPR memastikan akan ada proses percepatan. Saya yakin kalau ada uangnya 6 bulan harusnya sih selesai," kata dia.

(*)