LPSK Ingin Pengadilan Militer Bedakan Restitusi dan Santunan pada Kasus Penembakan Bos Rental Mobil oleh 3 Oknum TNI AL

KALIMANTANSATU.COM - Pengadilan Militer telah memutuskan 3 oknum TNI AL yang menjadi pelaku penembakan bos rental mobil tidak dibebankan untuk membayar restitusi.

Tuntutan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban meninggal dunia yakni Ilyas dan luka berat, Ramli, pada insiden tersebut ditolak oleh majelis hakim dalam sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025.

Dalam tuntutan dari oditur militer, tiga terdakwa yakni Kelasi Kepala (Klk) Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan harus membayar sejumlah uang kepada keluarga Ilyas dan Ramli.

Oditur militer menuntut Bambang harus membayar Rp209 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp146 juta untuk keluarga Ramli.

Baca Juga: Hasil Putusan Pengadilan Militer, 3 Oknum TNI AL Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil Tak Perlu Bayar Ganti Rugi pada Keluarga Korban

Kemudian Akbar dituntut untuk membayar Rp147 juta untuk keluarga Ilyas dan Rp73 juta untuk keluarga Ramli.

Lalu Rafsin dituntut membayar Rp147 juta untuk keluarga Ilyas dan Rp73 juta untuk keluarga Ramli.

Keputusan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah TNI AL sudah memberikan santunan pada keluarga korban.

Diketahui bahwa TNI AL sudah memberi santunan berupa uang sebesar Rp100 juta untuk keluarga Ilyas dan Rp35 juta untuk keluarga Ramli.

Mengenai keputusan dari hakim, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK), Sri Nurherwati mengungkapkan pandangan yang berbeda antara santunan dan restitusi.

Baca Juga: Anak Bos Rental Mobil Legowo Tuntutan Restitusi Ditolak Pengadilan Militer, Mengaku Hanya Ingin Memberatkan Hukuman Pelaku Penembakan

“Restitusi itu sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,” ujar Sri yang ikut hadir dalam sidang tersebut.

“Sementara santunan ini kan berkaitan dengan dukacita, kemudian juga rasa sakit, sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan,” tambahnya.

Sri juga mengatakan bahwa restitusi adalah hak korban yang jadi tanggung jawab pelaku dan memiliki kekuatan hukum.

“Sehingga semestinya gitu, hitung dulu kerugiannya, restitusi yang harus dibayarkan, kalau nanti ternyata terdakwanya tidak mampu membayar itu persoalan lain,” ungkapnya.