Viral Tanah BMKG Dikuasai, Polisi Amankan Oknum Ormas dan ‘Ahli Waris’. 11 Diantaranya Anggota GRIB Jaya

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Sebanyak 17 orang diamankan Polda Metro Jaya karena diduga terlibat dalam penguasaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan anggota dari organisasi masyarakat GRIB Jaya, sementara enam lainnya mengaku sebagai ahli waris atas tanah yang disengketakan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan resmi dari BMKG yang mengadukan adanya penguasaan lahan tanpa hak oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Kami mengamankan 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari ormas GJ, (Grib Jaya) kemudian 6 diantaranya adalah oknum yang mengaku sebagai ahli waris," kata Ade Ary di Jakarta, Minggu 25 Mei 2025.

Baca Juga: FFF Pertimbangkan Reformasi Format Ligue 1 ! Imbas PSG Mendominasi Liga Domestik dalam Satu Dekade Terakhir

Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa karcis parkir, atribut ormas, dan senjata tajam.

Sebelumnya, Polisi telah melakukan operasi penertiban pada Sabtu 24 Mei 2025 dengan membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan tersebut.

Bangunan itu diketahui telah disewakan kepada pedagang oleh oknum ormas yang mengklaim sebagai pengelola.

"Mereka memberikan izin kepada beberapa pihak. Itu dipungut secara liar oleh mereka," jelas Ade Ary.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena lahan yang digunakan merupakan aset negara milik BMKG.

Menurutnya, pendirian bangunan dan pungutan sewa yang dilakukan para oknum tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Baca Juga: Klaim Kuota Telkomsel Rp 0 10GB Gratis Sekarang, Hanya Sampai 31 Mei 2025. Cek Syarat dan Cara Mendapatkan

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sepihak terkait lahan atau aset negara.

Jika merasa memiliki hak, masyarakat diminta menempuh jalur hukum yang ada.

"Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, itu mohon dapat memberikan laporan,” kata Ade.