Ketika Mentan Andi Amran Sulaiman Bandingkan Perbedaan Harga Beras Indonesia dan Jepang, Titiek Soeharto Singgung Hal Ini

KALIMANTANSATU.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membandingkan harga beras di Indonesia dan Jepang saat rapat bersama dengan Komisi IV DPR RI.

Mentan Amran menyatakan bahwa harga beras di Jepang saat ini lebih mahal dari Indonesia.

Sementara menurutnya, sedikit kenaikan harga beras di Indonesia langsung membuat masyarakat bereaksi pada pemerintah.

“Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut, Jepang sudah sampai Rp100 ribu per kilo harga beras hari ini,” ujar Mentan Amran saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Baca Juga: Stok Beras Bulog Menggunung ! Kemendagri Ungkap Risiko Indonesia Merugi, Apa Penyebabnya ?

Pernyataan tersebut keluar saat Amran menjelaskan tentang subsidi pangan Rp150 triliun dan mengungkapkan bahwa pangan di Indonesia identik dengan padi dan memiliki komposisi yang besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Kalimantansatu.com/Dok. pertanian.go.id)

“Anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS saja 48 persen atau 40 persen saja artinya yang digunakan uang negara berbisnis, maaf itu kurang lebih Rp60 triliun,” ucap Amran.

“Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah itu kita kesulitan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ke depannya, hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan harapan konsumen bisa menikmati dan di sisi lain, kesejahteraan petani tetap terjaga.

Merespon pernyataan Amran tentang perbandingan harga beras dengan Jepang, Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, menyinggung tentang pendapat per kapita yang berbeda.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang kerap dipanggil Titiek Soeharto (Kalimantansatu.com/Dok. IG @titieksoeharto)

Sehingga menurut politikus asal Partai Gerindra itu, perbandingan harga tak bisa dilakukan.

Baca Juga: Kok Bisa, Terjadi Anomali Harga Beras Makin Mahal saat Gencar Program Penyaluran SPHP Bulog ke Pasar, Apa Respons Kemendagri ?