KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah Republik Indonesia (RI) meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025.
Paket kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (15/9/2025).
Paket ini sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja.
Menko Airlangga Hartarto bilang, paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
Lanjut Airlangga, terdapat program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan untuk dua bulan yakni Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, supir, kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.
Pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen, mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS, serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.
Dalam program paket ekonomi ini, pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.
“Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” timpal Airlangga.
Akselerasi Program Prioritas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang telah dibentuk untuk mengakselerasi program-program prioritas Presiden Prabowo.
“Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo,” kata Purbaya.
Artikel Terkait
Komitmen Perluas Jangkauan Sekolah Rakyat Berkualitas, Presiden Prabowo Subianto Pastikan Akan Sasar Anak-anak Keluarga Miskin Desil 2 hingga 5
Benarkah Ada Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo ? Begini Penjelasan Istana dan DPR
Camaro Futsal Competition 2025 Menjadi Wadah IFG Teguhkan Semangat Kolaborasi Holding
Tren PHK Belum Surut, Jawa Barat Tertinggi di Indonesia ! Bagaimana Provinsi Lain ?
Berdamai ! CEO Malaka Project Ferry Irwandi dan TNI Akhiri Perselisihan dengan Saling Maaf
Klaim Mentan Amran Sulaiman Terkait Indonesia Menuju Swasembada Beras dalam Waktu Tiga Bulan, Kok Bisa ? Ini Alasannya
Demonstrasi Nepal Dinilai Cerminan Luka Lama Monarki yang Masih Belum Sembuh Hingga Sekarang
Segini Jumlah Deposito Pemerintah di BRI, Bank Mandiri, BTN, BSI dan BNI Sesuai KMK Nomor 276 Tahun 2025 yang Diteken Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Mau Investasi? Cek Mekanisme & Jadwal Lelang SBSN Pemerintah atau Sukuk Negara Seri PBS038, PBS003, PBS030, PBS039, PBS034, SPNS09032026, SPNS01062026
Jam Lelang SBSN Hari Ini Hanya 2 Jam Saja ! Berapa Imbal Hasil SPNS09032026, SPNS01062026, PBS003, PBS030, PBS034, PBS039 dan PBS038 ?