Kisruh Whoosh 'Warisan Jokowi': ICW Kritik Perencanaan Kurang Matang, Akademisi Soroti Proses Studi Kelayakan China yang Cuma Butuh Waktu 3 Bulan

KALIMANTANSATU.COM - Kisruh utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini tengah jadi sorotan dengan pembengkakan biaya atau cost overrun hingga 1,21 miliar dollar Amerika atau sekitar Rp19,96 triliun.

Akademisi Sulfikar Amir, mengungkapkan bahwa pembengkakan tersebut bisa terjadi karena metode studi kelayakan yang dilakukan China.

Sulfikar mengatakan bahwa China melakukan studi kelayakan selama 3 bulan melalui hasil data studi Jepang terhadap rencana proyek kereta cepat di Indonesia selama 4 tahun.

Studi Kelayakan China dari Studi Milik Jepang

Sulfikar mengatakan bahwa China sama saja melakukan studi kelayakan berdasarkan studi pihak lain.

“Mereka (China) mengambil studi kelayakan Jepang, dipelajari lalu membikin proposal studi kelayakan terhadap studi kelayakan,” kata Sulfikar Amir dikutip dari podcast Forum Keadilan TV pada Kamis, 13 November 2025.

“Kalau Jepang kan mereka ke lapangan, ngukur, ditimbang kemudian melakukan survei 4 tahun,” lanjutnya.

Baca Juga: Ada 2 Perdebatan Awal ! Akademisi Ungkap Hasil Studi Jepang soal Proyek Kereta Cepat, Dinilai Lebih Efektif Dibanding Realisasi Whoosh Saat Ini

Dosen Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu menyebut bahwa studi yang dilakukan China tidak empirik atau situasi yang tidak didasarkan pada peristiwa nyata melalui penelitian atau observasi.

“Harusnya nggak (boleh), karena studinya tidak empirik. Lalu, mereka membuat proposal dengan jalur yang sangat aneh, berhentinya di Halim di Jakarta kemudian di Bandung di Tegalluar. Belakangan ditambah Padalarang,” jelas Sulfikar.

“Mereka (China) buat proposal seakan-akan bisa lebih murah dari Jepang 6,2 miliar dolar Amerika, mereka tawarkan 5,5 miliar dolar Amerika,” lanjutnya.

Studi Kelayakan Tanpa Turun Lapangan Jadi Penyebab Pembengkakan Biaya

Pembengkakan atau cost overrun yang kini ditanggung oleh proyek Whoosh adalah hasil dari studi kelayakan China yang tak turun ke lapangan.

“Mereka nggak melakukan studi kelayakan dengan bener secara empirik berdasarkan data di lapangan, sehingga wajar saja kalau tidak akurat perhitungannya,” ucap Sulfikar.