Kontroversi Whoosh Warisan Jokowi ! Sindiran Keras Menkeu Purbaya soal Proyek yang Disebut Tak Semata Cari Untung, Apa Kata Said Didu ?

KALIMANTANSATU COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri sorotan publik usai menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tentang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan, Whoosh bukan proyek yang semata mencari laba.

Ia menyebutnya sebagai “investasi jangka panjang” untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun per tahun.

Kendati demikian, kini pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan di kalangan publik tentang seberapa besar manfaat sosial itu kini benar-benar terasa di masyarakat?

Terkini, Purbaya menanggapi wacana itu dengan mengakui ada nilai sosial dari Whoosh, namun menekankan perlunya penguatan ekonomi di sekitar jalur kereta agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai.

Baca Juga: Ada Dugaan Korupsi Whoosh, Ketua KPK Setyo Budiyanto Ungkap Kabar Terbaru

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2025.

Di sisi lain, sikap Purbaya ini muncul di tengah ekspektasi publik terhadap pembenahan kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya sejak menggantikan Menkeu pendahulunya, Sri Mulyani.

Dengan gaya yang acapkali dianggap lugas dan netral, Purbaya dikenal lebih terbuka dalam mengulas data dan menyebut sejumlah proyek besar pemerintah sebelumnya harus dikaji ulang, termasuk Whoosh yang sempat menjadi simbol modernisasi transportasi nasional.

Lantas, apa sebenarnya hal yang disorot Menkeu Purbaya dalam kontroversi proyek Whoosh yang beredar di kalangan publik? Begini katanya.

Baca Juga: Skandal Impor Pakaian Bekas Bikin Resah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia Cemaskan Dugaan Suap Rp20 Juta per Kontainer di Pelabuhan

Whoosh dan Manfaat Infrastruktur

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti potensi pengembangan kawasan di sekitar jalur cepat perlu diperkuat agar manfaat proyek tidak berhenti di infrastruktur semata.

Menkeu pengganti Sri Mulyani itu lantas mencontohkan, perlunya membangun titik pemberhentian tambahan yang bisa menghidupkan ekonomi lokal.