“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK.
DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Baca Juga: Sah ! KPM Bansos Bisa Gabung Menjadi Anggota Koperasi Merah Putih, Kemenkop dan Kemensos Teken MoU
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.
“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.
Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(*)