14 Kantor Pertahanan Provinsi Kalbar
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Andri Tenri Abeng menegaskan, launching menggenapi 14 Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Barat yang siap menggunakan Implementasi Dokumen Elektronik di Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Barat.
Hal ini merupakan komitmen dari BPN Kalimantan Barat untuk menjadikan Kantor Pertanahan lebih modern dan berstandar dunia.
Ia yakin dengan adanya Pelayanan Digital, serta dukungan dari semua stakeholder untuk mensupport dalam pelaksanaan Digitalisasi ini, maka pelayanan bisa lebih transparan, mudah dan ekonomis, handal dan pastinya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Saat ini, Kantor Agraria dan Tata Usaha Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Barat sudah menerbitkan 1.800 Sertifikat Elektronik," terangnya.
Terdiri dari Sertifikat Masyarakat yang diserahkan oleh Bapak Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono dari Program Redistribusi Tanah dan Program BPNL pada tanggal 22 Juni lalu dan juga dilaksanakan Penyerahan sertifikat Elektronik untuk BNN dan BND se-Provinsi Kalimantan Barat.
“Pada hari ini Kamis 27 Juni 2024 juga diserahkan Sertifikat oleh Penjabat Gubernur Kepada Masyarakat, Instansi Vertikal dan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima Sertifikat Elektronik," tandasnya.
(*)
Artikel Terkait
Menteri ATR BPN AHY Tegaskan Komitmen Penuntasan Program Prioritas Kementerian ATR BPN
Kunjungan Kerja ke Pontianak, Menteri ATR/BPN AHY Serahkan Sertipikat Elektronik Penggunaan Tanah Kosong dan Asrama PPLP ke Pemprov Kalbar
Nonton Langsung Jakarta Lavani Tanding, AHY Apresiasi Bangunan GOR Terpadu Ahmad Yani Pontianak
Opening Ceremony POPDA Kalbar 2024, Pj Gubernur Kalbar Harisson Harap Memotivasi Bibit-bibit Atlet Potensial Untuk Naik Kelas Lebih Tinggi
Ani Sofian Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepala BKD Kalbar dari Pj Gubernur Kalbar Harisson
Kukuhkan Dewan Pengurus Baru, Pj Gubernur Kalbar Harisson Paparkan Peran Strategis PKBM Bantu Pemerintah Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)