Pemuda Dayak Kalbar Apresiasi Sikap Tegas Lasarus Tolak Transmigrasi Baru, Desak Kementrans Hapus Tautan Pendaftaran Tujuan Kalbar

Menurutnya, ide Ketua Komisi V DPR RI sebenarnya sudah menjawab persoalan Kalbar yang masih mengalami ketimpangan pembangunan yang nyata.

Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat Dayak khususnya.

Baca Juga: Tolak Transmigrasi, Aliansi Kalbar Menggugat Desak Menteri Transmigrasi Mundur Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU (Hak Guna Usaha)," ungkap Lino.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Tegas Tolak Transmigrasi Baru

Untuk diketahui, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus sebelumnya menegaskan, penolakannya terhadap program transmigrasi yang memindahkan masyarakat ke satu pulau ke pulau lain.

"Saya sudah berkali-kali menegaskan, tidak boleh ada pemindahan penduduk. Kalau ada yang menyebar berita pendaftaran transmigrasi baru, itu hoaks," kata Lasarus, Jumat (18/7/2025).

Ia menyebut, program transmigrasi saat ini bukan untuk memindahkan penduduk baru ke daerah lain, melainkan memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi lama agar masyarakat setempat dapat merasakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.

Menyikapi statement Lasarus, Pemuda Dayak menghimbau masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan perbedaan pendapat yang sebelumnya terjadi dan mengajak saling mendukung.

Pada kesempatan ini, Pemuda Dayak Kalimantan menyampaikan maaf terhadap adanya perbedaan persepsi dan pandangan antara Pemuda Dayak Kalimantan Barat dengan Lasarus dalam menyikapi persoalan Transmigrasi.

Pemuda Dayak meminta masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan hal tersebut, karena hari ini Lasarus sudah dengan tegas menyatakan menolak Transmigrasi, dan sudah sejalan dengan perjuangan seluruh Masyarakat Dayak Kalimantan Barat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Sigit Mustofa Nurudin menegaskan tidak ada program transmigrasi di Kalbar.

Penegasan ini disampaikan di salah satu media.

Sigit mengatakan seluruh upaya akan diarahkan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada.