Banyak Masyarakat Mimika Hidup di Bawah Garis Kemiskinan ! Padahal APBD Rp7,5 Triliun, Maximus Tipagau Anggap Ada Kesalahan Pengelolaan Anggaran

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Politisi muda Papua, Maximus Tipagau mengaku heran dengan kondisi mmasyarakat di Kabupaten Mimika yang banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Padahal menurutnya, APDB Kabupaten Mimika tahun 2024 lebih dari Rp 7,5 Triliun.

Dimana.sebagian besar berasal dari transfer langsung dari PT Freeport Indonesia dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Calon Bupati Kabupaten Mimika tersebut mengatakan ada yang salah dengan pengelolaan anggaran di Kabupaten Mimika, sehingga anggaran besar dalam APBD tersebut tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat Mimika.

Baca Juga: JPP TALK PROMEDIA : Regenerative Tourism Jadi Tren Wisata Masa Depan, Kemenparekraf Siapkan Strategi Khusus Naikkan Peringkat Pariwisata Indonesia

"Kenapa rumah layak huni itu tidak ada. Kenapa air bersih tidak ada. Kenapa pendidikan masih susah. Kenapa masih ada gizi buruk," tanya Maximus Tipagau di program Podcast JPP Talk, Promedia Teknologi Indonesia, Rabu 7 Agustus 2024.

Pria yang dikenal sebagai Gladiator Papua tersebut mengatakan banyak problem yang ada di Timika, bukan disebabkan oleh kurangnya anggaran.

Menurut Maximus, negara dan PT Freeport Indonesia sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

"Ini ada yang salah. Tapi yang salah bukan negara. Yang salah buka Freeport. Freeport sudah laksanakan kewajibannya. Setiap tahun transfer langsung ke Kas Daerah kurang lebih Rp4 triliun," tegas pria yang bekerja 14 tahun di Freeport tersebut.

"Negara juga sudah menjalankan amanatnya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," tambahnya.

Baca Juga: Fokusmaker SOKSI Anggap Bahlil Lahadalia Sosok Tepat untuk Lanjutkan Kepemimpinan Partai Golkar Wujudkan Indonesian Dream

Menurut pendiri Yayasan Somatua tersebut, kesalahan ada pada pemimpin daerah yang tidak berkomitmen pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Negara kurang baik apa hari ini (untuk Papua). Triliunan uang sudah dikirimkan. Tapi perubahan di Papua tidak bisa diukur," tegasnya.

Dia mencontohnya, di Kabupaten Mimika, dengan anggaran APBD sebesar RP7.4 triliun tahun 2024, tidak ada perubahan signifikan bagi masyarakat.

"Sekarang dimana peran pejabat daerah terutama pemerintah daerah. Saya kira, disinilah letak kesalahannya," ujar Maximus.