Peneliti Nilai Ketegasan Prabowo terhadap Korupsi sebuah Oase di Tengah Wajah Politik Indonesia

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Peneliti dari Akbar Tandjung Institute, Tardjo Ragil menyebut narasi ketegasan Antikorupsi yang digaungkan presiden Prabowo Subianto kepada para anggota kabinetnya adalah sebuah "oase" di tengah wajah politik kekuasaan di Indonesia.

Realitas memilukan ini menurutnya oleh mendiang “Buya Syafii Maarif”, disebabkan karena penyelenggara negara disemua cabang kekuasaan dibiarkan berkubang dengan cacat mental dan cacat kelakuan.

Sudah tak terbilang, jumlah penyelenggara negara yang terjerat skandal politik tercela, entah itu korupsi ataupun perilaku asusila.

Baca Juga: Prabowo Selalu Suarakan Antikorupsi, Peneliti: Kesungguhan Lanjutkan Legasi Sang Kakek dan Ayah

"Baru-baru ini, misalnya, Kejaksaan Agung menangkap Zarof Ricar, bekas pejabat Mahkamah Agung, sebagai makelar kasus untuk mengurus kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tanur. Saat digeledah, penyidik Kejaksaan menyita uang Rp 920 miliar dan emas batangan sebanyak 51 kilogram," tulis Ragil dalam kolom opini Kompas, dikutip Selasa 29 Oktober 2024.

Lebih lanjut kata Ragil, boleh jadi, penekanan soal antikorupsi yang ditegaskan Prabowo berulang kali itu, adalah bentuk kesungguhan Prabowo untuk melanjutkan legasi yang telah diwariskan oleh kakek dan ayahnya.

Untuk memastikan supaya pemerintahan yang dipimpin berhasil, Ia tak segan mewanti-wanti jajaran kabinetnya untuk menjaga integritas dan mengedepankan prestasi.

Baca Juga: Ilegal dan Membahayakan ! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Berantas Judi Online

"Bagi Prabowo, integritas dan kapabilitas adalah syarat mutlak untuk membangun kejayaan Indonesia kedepan. Ibarat dua sisi mata uang, antara kapabilitas dan integritas itu saling melekat, tak bisa dipisahkan. Karena itu, apabila kelak ada jajaran kabinet merah putih yang performanya tak sanggup memenuhi kedua kriteria itu, sebaiknya mundur saja," jelas Ragil.

Ia pun berharap ke depan Prabowo perlu mengambil kebijakan tegas dan terukur untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan bersih.

"Ini penting, mengingat tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya diorientasikan pada keutamaan publik (bonum publicum), hanya bisa berjalan efektif manakala ditopang oleh para penyelenggara negara yang memiliki watak dan integritas moral yang baik," tegas Ragil.

Baca berita dan informasi menarik lainnya di Google News (Klik Tautan Ini)

(*)