Pemerintahan Prabowo Subianto Sudah Tarik Utang Baru Rp304 Triliun Hingga Akhir April 2025. Setara 39,2% dari Target Total yang Ditetapkan

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan terus melanjutkan strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan memanfaatkan instrumen utang.

Hingga akhir April 2025, total utang baru yang telah ditarik mencapai Rp304 triliun.

Jumlah ini setara dengan 39,2 persen dari total target pembiayaan melalui utang yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun untuk tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (23/5/2025).

Baca Juga: 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Presiden Prabowo Subianto Akui China Mitra Strategik Komprehensif

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan APBN dari sektor utang didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta tambahan dari pinjaman.

“Sampai dengan April sudah terealisasi Rp279,2 triliun yaitu 45,3%. Artinya, pembiayaan kita on track (pada jalur yang tepat) dan mencatat kinerja yang baik,” ujar Thomas.

Tidak hanya dari sisi utang, pemerintah juga mencatat adanya realisasi pembiayaan nonutang, meski dalam jumlah yang lebih kecil.

Berdasarkan data Kemenkeu, pembayaran yang dilakukan melalui skema nonutang mencapai Rp24,8 triliun.

Jika dikombinasikan, total pembiayaan anggaran hingga April 2025 mencapai Rp279,2 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari target pembiayaan tahunan telah direalisasikan hanya dalam empat bulan pertama tahun berjalan.

Baca Juga: PM China Li Qiang Bawa Salam Xi Jinping untuk Prabowo Subianto, Apa Pesannya Buat Indonesia ?

Thomas menyebut bahwa kinerja ini menjadi sinyal positif terhadap kredibilitas fiskal pemerintah dan menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga kelangsungan pembiayaan belanja negara secara terukur dan terkendali.

Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan utang ini diarahkan untuk menopang berbagai belanja strategis negara, termasuk pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan penguatan sektor pertahanan dan keamanan.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati dan dalam koridor keberlanjutan fiskal jangka panjang.