Ketika Menko Airlangga Ungkap Rencana Diskon Tarif Listrik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu

KALIMANTANSATU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai kabar adanya diskon tarif listrik 50 persen untuk warga RI pada periode Juni-Juli 2025.

Kabar ini bermula dari pernyataan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang mengatakan pemerintah akan menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga menyebut upaya itu berupa serangkaian kebijakan stimulus ekonomi, salah satunya yakni pemberian diskon tarif listrik 50 persen pada periode Juni dan Juli 2025.

"Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga," ungkap Airlangga dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada 23 Mei 2025.

Baca Juga: Jelang Kunjungan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron Viral Diduga Cekcok dengan Istrinya saat di Pesawat

Terkini, Bahlil selaku Menteri ESDM pun menjelaskan ihwal dirinya yang belum mengetahui rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik yang sempat disampaikan Airlangga.

Sebagai rincian, rencana diskon tarif listrik itu sebesar 50 persen kepada pengguna PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Bahlil menyoroti, jika ada suatu kebijakan terkait dengan diskon atau pemotongan, maka seharusnya ada pembahasan dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

Dalam hal ini, Menteri ESDM mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya diskon tarif listrik tersebut.

"Gini, gini, setahu saya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu," tutur Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.

Baca Juga: Jelang Puncak Haji 2025, Pemerintah Klaim 95 Persen Jemaah Indonesia di Arab Saudi Sudah Terima Kartu Nusuk

"Pembahasannya selalu biasanya, ada kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu," tukasnya.

(*)