Puan Maharani Desak Menkop Budi Arie Setiadi Klarifikasi Tudingan PDIP Terlibat Kasus Jud0l

KALIMANTANSATU.COM - Sedang ramai mendapatkan sorotan sebagai publik terkait dugaan Menteri Koperasi (Menkop) RI, Budi Arie menuding PDIP yang terlibat kasus judi online (judol).

Permasalahan ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga suara Budi Arie. Nama Menkop RI itu sempat disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online Kominfo (sekarang Komdigi).

Dalam rekaman yang beredar, Budi Arie menyebut dirinya sengaja terkena framing oleh PDIP termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan.

Terkait hal itu, sejumlah kader PDIP pun telah melaporkan tudingan itu ke Bareskrim Polri pada Selasa, 27 Mei 2025. Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP.

Baca Juga: Ada Apa Ini ? PDIP Laporkan Budi Arie Setiadi Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Polri

Terkini, Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi terkait ramainya isu tersebut.

Puan meminta Budi Arie untuk mengklarifikasi untuk menghindari fitnah atas dugaan pernyataan dirinya yang sempat beredar di medsos.

"Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," ujar Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.

Di sisi lain, Puan menghimbau publik untuk tidak berspekulasi terlebih dulu, seraya berharap Budi Arie melakukan klarifikasi.

"Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi (Budi Arie)," ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Soroti Ormas Serobot Lahan BMKG di Tangerang Selatan: 'Negara Tak Boleh Kalah oleh Premanisme'

Saat ditanya mengenai laporan PDIP ke polisi, Puan menilai hal itu wajar. Menurutnya, langkah itu untuk menghindari adanya fitnah.

"Ya, silakan saja (kalau lapor), untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan," terangnya.

"Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut," imbuh Puan.

(*)