Pascagempuran Militer Israel, KBRI Teheran Kini Minta WNI di Iran Waspada dan Hindari Daerah Rawan

KALIMANTANSATU.COM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran untuk waspada pasca-gempuran militer Israel menggempur negara tersebut pada Jumat, 13 Juni 2025.

Imbauan KBRI Teheran muncul setelah mereka mencermati perkembangan dinamika di kawasan rawan konflik militer Iran melawan Israel.

"KBRI Tehran mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Republik Islam Iran untuk meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari," demikian pernyataan resmi KBRI pada Jumat, 13 Juni 2025.

Baca Juga: Siapa Yaqeen Hammad yang Meninggal Dunia ? Influencer Termuda Gaza Palestina itu Tewas Akibat Serangan Israel

Warga Indonesia juga diminta untuk menyimpan barang dan dokumen berharga pada tempat yang aman, memastikan sudah memproses lapor diri kepada KBRI Tehran, serta memantau situasi terkini.

"Mencermati perkembangan situasi keamanan setempat dengan memantau media massa dan sumber informasi resmi serta senantiasa menaati imbauan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait," lanjut KBRI.

Dilansir dari Reuters, militer Israel diketahui menargetkan fasilitas nuklir di Iran, termasuk program senjata nuklir, program persenjataan rudal balistik, hingga ilmuwan nuklir.

Fasilitas utama nuklir Iran di kawasan Natanz juga diserang berkali-kali pada hari yang sama. Beredar pula sejumlah video yang menunjukan asap hitam mengepul dari area tersebut.

Baca Juga: Prihatin Mendalam, Roberto Mancini Serukan Perdamaian di Gaza Palestina

Terkonfirmasi, korban tewas yang berasal dari otoritas militer Iran pasca-gempuran militer Israel, di antaranya komandan IRGC Hossein Salami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mohammad Bagheri, dan ilmuwan nuklir senior.

Hingga kini, komunitas internasional termasuk Indonesia ramai-ramai mengecam Israel. RI menyebut tindakan pasukan Zionis merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional.

(*)