Indonesia dan Malaysia Segera Tetapkan Solusi Bersama untuk Ambalat

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat segera menetapkan solusi jangka pendek terkait sengketa di Perbatasan Ambalat.

Prabowo menuturkan sambil menunggu penyelesaian secara hukum, Indonesia dan Malaysia akan memulai kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua negara.

"Kita sepakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah wilayah Ambalat, sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development. Apa pun potensi yang ditemukan di wilayah laut tersebut, akan kita eksploitasi bersama secara adil," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Baca Juga: Menakar Potensi Investasi Indonesia-Malaysia, PM Anwar Ibrahim: Terlalu Besar tapi Belum Dioptimalkan

Dia mengatakan kepentingan bangsa dan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Bertalian dengan itu, Prabowo menuturkan Indonesia dan Malaysia juga memandang penting adanya upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian damai terhadap berbagai konflik dunia.

"Pada tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, serta situasi terkini di Palestina. Kita tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran," kata Prabowo.

"Kita berharap proses ini dapat terus berlanjut menuju perdamaian," ucapnya.

Pada kesempatan itu, PM Anwar Ibrahim juga menyatakan kedua negara sepakat menyelesaikan isu perbatasan dan maritim.

Menurutnya, kerja sama di bidang ekonomi bisa segera dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga: Soal Tuduhan Iran Produksi Nuklir, Presiden Pezeshkian Justru Klaim Negaranya Tak Inginkan Senjata Pemusnah Massal Itu

"Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat. Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi.
Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan," kata Anwar.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(*)