KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, pemerintah menghargai seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.
Namun, hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran.
"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu," ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Meski demikian, Qodari menilai variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Menurutnya, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.
Ia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, hasil survei akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.
Qodari juga menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei tersebut.
Ia justru berharap penelitian serupa ke depan dapat semakin mendalam sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus," kata Qodari.
Ia menambahkan, penelitian yang lebih rinci akan membantu publik memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi masyarakat.
Artikel Terkait
Menjadi Motor Penggerak Program 3 Juta Rumah, Penyaluran KUR Perumahan BRI Tembus Rp10,6 Triliun ! Dapat Apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait
Tinjau Sekolah Rakyat 2 Surabaya, Kepala Bakom Qodari Sebut Fasilitas Mewah Ini Gratis untuk Keluarga Kurang Mampu
Digitalisasi Bansos Temukan 25 Ribu KK Salah Sasaran dan 51 Ribu Penerima Baru di Surabaya, Kepala Bakom Qodari: Hari Ini Mereka Mendapatkan Keadilan
Bansos Tanpa Celah! Kepala Bakom Qodari Jajal Portal Perlinsos Berbasis Face Recognition dan Data Lintas Lembaga
Transformasi BRIvolution Reignite Semakin Akseleratif, Perkuat Kontribusi Danantara bagi Perekonomian Nasional
Awas Modus Manipulasi Psikologis! 5 Ciri Kejahatan Social Engineering Perbankan dan Cara Menangkalnya
Fenomena "Makan Tabungan" Mengintai Anda: Ketahui 4 Langkah Mengamankan Dana Darurat Agar Tetap Utuh
Isi Workshop JMSI Banyuwangi, CEO Promedia Agus Sulistriyono: AI Tak Bisa Gantikan Integritas dan Verifikasi Jurnalis
Dukung Program 3 Juta Rumah, BSI Siapkan Pembiayaan Syariah Murah di Danantara Housing Expo 2026 ! Ada Banyak Promo Spesial Nih
Sapa Hangat Warga, Presiden Prabowo Subianto Jajal KA Nusantara Explorer dari Batang ke Jakarta