Menurutnya, saat ini pemerintah memiliki konsep pembangunan kota, tetapi bukan untuk pemerataan karena tidak relevan jika hanya membangun satu kota baru, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Komitmen kita adalah bahwa pembangunan kota tidak sekadar fisik, kota ada masalah hubungan keluarga dan budaya, tidak serta merta pembangunan fisik, tetapi upgrade sehingga misalnya kota nantinya memiliki ruang publik untuk warga. Kemudian masing-masing kota memiliki fitur atau ciri khas yang berbeda," kata eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia ini.
Sementara itu, Ahli Tata Kota Universitas Islam Indonesia Prof. Suparwoko menjelaskan, jika kantor kementerian dibangun di setiap kota yang berbeda, maka akan menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut.
"Bisa dibayangkan kementerian ada di daerah-daerah yang berbeda tentu akan memberi multiplier effect. Ide saya untuk mendistribusikan kementerian di berbagai daerah ini untuk distribusi pemerataan keadilan dan pembangunan
Pemerataan Lebih Cepat
Direktur Center for Infrastructure Investment & Development Analysis/CIIDEA, Bambang Wijananto meyakini bahwa pemerataan ekonomi terjadi jika ada redistribusi ekonomi.
"Bayangkan IKN dibangun, akan ada satu pusat saja. Jika 40 kota, maka redistribusi ekonomi lebih cepat. Investor akan banyak pilihan daripada 1 portfolio [pembangunan satu kota baru]," ungkap Bambang Wijananto.
Melalui pembangunan 40 kota, katanya, ada diversifikasi risiko bagi investor.
Demikian juga dengan sumber pembiayaan menjadi lebih banyak lagi.
"Dari kacamata pembangunan, membangun 40 kota yang sudah ada ini sangat menarik, karena ada diversifikasi risiko, diversifikasi investor, dan diversifikasi pembiayaan," kata Bambang.
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Marco Kusumawijaya menambahkan bahwa program pembangunan 40 kota yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia sebetulnya hal biasa.
"Akan tetapi, program ini menjadi luar biasa karena melaksanakan hal-hal yang selama ini terabaikan. Padahal, pembangunan kota ini sangat mendasar, tetapi tidak dilakukan oleh rezim saat ini," terangnya.
(Prabu Warah)