Validitas data akan menentukan efisiensi penanganan, baik dalam fase tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.
Berkaca dari histori bencana terdahulu, Pratikno mengingatkan adanya perbedaan ketepatan waktu pendataan antarwilayah.
Maka dari itu, ia mengimbau pemerintah daerah memastikan proses pemetaan data berjalan secara akurat sejak awal.
Dukungan Penuh Pusat untuk Pemulihan NTT
Menko PMK menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal pemda dalam mengatasi dampak bencana.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” katanya.
Ia mengimbau pemerintah daerah segera menginventarisasi dan menyalurkan daftar kebutuhan mendesak ke pusat melalui posko utama.
Pratikno turut menyampaikan apresiasi atas respons sigap seluruh unsur pemerintah dalam kurun waktu 24 jam pascabencana.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” katanya.
Menutup keterangannya, Pratikno berharap proses pemulihan berjalan lancar dan momentum ini dapat dijadikan sarana untuk membangun infrastruktur NTT yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan.
“Jadi semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Jadi bencana membuat daerah menjadi lebih baik itu harapan kita. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkas Pratikno.
(Uploader: Panji Narendra M.)