Dari Makan Bergizi Gratis hingga THR dan Bansos ! Ini 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Q1 2025 yang Dipaparkan Presiden Prabowo Subianto

“Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” lanjutnya.

Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program KPR bersubsidi dari pemerintah untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah dan pengendalian inflasi.

Kelima, pembangunan kawasan industri dan KEK. Keenam, kredit investasi untuk Industri Padat Karya.

Ketujuh, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. Kedelapan, keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menjaga iklim investasi.

Kesembilan, kebijakan tentang devisa hasil ekspor sektor SDA yang diwajibkan untuk disimpan di bank-bank dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Baca Juga: Intip 4 Momen Ungkapan Rahasia Jokowi-Prabowo, Salah Satunya Pengakuan sang Ayah Wapres Gibran yang Sering Jadi Sasaran Kritik Warga RI

Ke-10, pembentukan bank emas di mana selama ini Indonesia belum punya bank untuk ekosistem emas di Tanah Air.

“Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ucap Prabowo.

Ke-11, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Ke-12, kebijakan internasional, yaitu Indonesia bergabung ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, aksesi Indonesia ke OECD, dan penyelesaian kerjasama Indonesia-EU CEPA.

“Intinya adalah, semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian, kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa CEPA juga,” pungkas Prabowo.

Turut mendampingi Prabowo dalam keterangan pers hari ini yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roesan P Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(*)