3 Fakta Menohok Danantara : Prabowo Subianto Tak Ingin Lagi RI ‘Jual Murah’ hingga Lembaga Investasi Itu Punya Nilai Aset di Atas Qatar dan Hong Kong

KALIMANTANSATU.COM - Sedang hangat diperbincangkan sebagian publik Tanah Air terkait Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

Prabowo menilai, Danantara sebagai kekuatan ekonomi dan investasi yang menjadi 'energi' masa depan di Indonesia.

"Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi," ucap Prabowo dalam acara peresmian Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

"Lebih dari itu, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang mampu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," lanjutnya.

Baca Juga: Oh, Jadi Ini Alasan Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Mantan Presiden Mengawasi Danantara Indonesia atau Daya Anagata Nusantara

Di sisi lain, badan pengelola investasi (BPI) Danantara ini nantinya akan mengelola aset negara hasil dari efisiensi atau penghematan anggaran pemerintah RI. Berikut ulasan selengkapnya.

Kelola Rp300 Triliun Hasil Efisiensi Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan dana negara senilai Rp300 triliun hasil efisiensi anggaran akan dikelola Danantara dan dimanfaatkan untuk mendukung 20 proyek nasional.

"Dalam 100 hari pertama (kerja), kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun," tegas Prabowo.

Prabowo menyebut, dana itu sebelumnya terhambat oleh korupsi hingga alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran.

"Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran," ungkapnya.

Baca Juga: Apa itu Danantara atau Daya Anagata Nusantara ? Baru Diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Ini Visi dan Misi Danantara Indonesia

Prabowo: Kita Tidak Mau Lagi 'Jual Murah'

Bagi yang belum tahu, sebelumnya Prabowo pernah meneken efisiensi belanja pemerintah dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pada Januari 2025 lalu.

Oleh sebab itu, Prabowo meyakini pengelolaan dana negara di Danantara dapat meminimalisir kebocoran-kebocoran anggaran yang kerap terjadi sebelumnya.