Kerugian Ekonomi Akibat Wabah PMK Tembus Rp9 T, Pemerintah Perketat Vaksinasi Ternak Tahun 2025

KALIMANTANSATU.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap besarnya kerugian akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyebut total kerugian ekonomi yang timbul mencapai angka Rp9 triliun.

“Pada saat wabah di tahun 2022 kemarin cukup besar. Kalau perhitungan kita hampir sekitar Rp9 triliun kerugiannya,” kata Agung kepada awak media di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Agung menjelaskan, kerugian tersebut terjadi karena banyak ternak yang produktivitasnya menurun. Selain itu, sebagian hewan terpaksa dipotong lebih awal untuk menekan kerugian para peternak.

Baca Juga: Masih Menjadi PR Tahunan, Menko Pangan Zulkifli Hasan Ungkap Perintah Percepatan Penyelesaian Sampah

“Kerugian dari produktivitas, kemudian juga dari ada yang mati dipotong paksa dan sebagainya,” ujarnya.

Kasus PMK 2022 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Kini, langkah pencegahan terus digencarkan, terutama melalui program vaksinasi rutin bagi hewan ternak.

Program vaksinasi dilakukan dua kali dalam setahun. Periode pertama berlangsung Januari-Maret, yang ditujukan untuk persiapan menjelang Idul Adha ketika mobilisasi hewan kurban meningkat.

Sementara itu, lanjut Agung, periode kedua digelar pada Juni-September. Tujuannya, mengantisipasi munculnya kembali kasus PMK saat mobilisasi ternak di akhir tahun 2025.

“Untuk periode yang kedua targetnya mencegah munculnya kasus pada saat mobilisasi ternak yang akan dilakukan biasanya di bulan November-Desember seiring dengan penyiapan ternak-ternak untuk penyembelihan hewan kurban di tahun depan,” jelas Agung.

Baca Juga: Mau Jaga Harga Minimal Rp14.500 per Kg, Pemerintah Gelontorkan Rp1,5 Triliun untuk Penyerapan Gula Petani Dalam Negeri

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan itu lantas menekankan pentingnya pengendalian PMK agar sektor peternakan tetap menarik bagi investor.

Tanpa kepastian kesehatan hewan, peluang investasi dikhawatirkan akan menurun.

“Tetapi kalau PMK-nya tidak terkendali, maka jangankan mengundang investor, pasti mereka akan berpikir seribu kali untuk melakukan investasi di peternakan sapi di Indonesia,” tutur Agung.

Pemerintah berharap langkah vaksinasi yang berkelanjutan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kerugian besar kembali terulang.