Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat Terus Berlanjut, MenkonAirlangga Hartarto Ungkap Progres Pembahasan Tarif Resiprokal

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah Indonesia masih terus melanjutkan pembahasan terkait penerapan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa proses negosiasi belum sepenuhnya rampung dan masih memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perjanjian resmi antarnegara.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 9 September 2025, Airlangga menegaskan bahwa tim negosiasi Indonesia saat ini berada di Washington untuk melanjutkan pembahasan.

"Tentu masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan, jadi tim sedang berada di Washington," ujarnya.

Baca Juga: Rupiah dan IHSG Anjlok Setelah Reshuffle Kabinet Merah Putih, Menko Airlangga Hartarto Nilai Hanya Sementara Plus Masalah Sentimen

Airlangga menjelaskan, kesepakatan perdagangan yang tengah dirancang merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan neraca dagang, sebagaimana diminta oleh pemerintah AS.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan landasan hukum yang sesuai di dalam negeri.

"Masih ada persiapan karena sedang dimintakan juga peraturan dari presiden, dari sini," katanya.

Selain itu, pria kelahiran Surabaya itu menyebut bahwa nilai perdagangan antara kedua negara sudah mencapai tahap tertentu, meski terdapat perubahan dalam beberapa angka.

Airlangga menyampaikan bahwa tidak semua produk memiliki nilai tetap, khususnya komoditas yang memang tidak diproduksi di AS.

Sebelumnya, kedua negara telah menyepakati tarif sebesar 19 persen untuk Indonesia yang mulai berlaku sejak 7 Agustus 2025.

Kendati demikian, tarif yang diberlakukan untuk sejumlah komoditas strategis masih menjadi bahan negosiasi lebih lanjut.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Bicara soal Isu PHK Massal di Gudang Garam, Apa Katanya ?

Kesepakatan tambahan yang kini dibicarakan mencakup pembelian sejumlah produk dari AS, seperti minyak, gas, hingga pesawat Boeing.

Terkait itu, Amerika memberikan empat syarat yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia terkait kebijakan tarif tersebut.