Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sekitar Rp 306 T Anggaran Rawan Korupsi Dialihkan ke Program Pro-Rakyat

KALIMANTANSATU.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

Ia menyebut bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi telah dialihkan ke program-program pro-rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan genap satu tahun masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Selain Upayakan Biaya Haji Turun Terus, Presiden Prabowo Subianto Janji Waktu Tunggu Diupayakan Kurang dari 26 Tahun

“Kita berhasil mengalihkan Rp 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro-rakyat. Rp 300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” ujar Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, dan aparat penegak hukum.

Presiden menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable,” tegasnya.

Dalam arahannya, Prabowo memuji keberanian aparat penegak hukum yang bekerja tegas dan tanpa pandang bulu.

Hingga berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

Baca Juga: Tanggul Laut 535 Km di Pantura Jawa Bakal Lindungi 50 Juta Warga dari Air Laut Naik, Prabowo Subianto : Ini Untuk Menyelamatkan

“Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Ia menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.

“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 %. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” tegasnya lagi.

Prabowo menjelaskan, penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.