IHSG Anjlok Efek MSCI, M Hanif Dhakiri Anggap Alarm Serius Bagi Sektor Keuangan Nasional : "Masalah Struktural Harus Dibenahi"

KALIMANTANSATU.COM - Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada 28–29 Januari lalu, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri, menjadi alarm serius bagi sektor keuangan nasional.

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural pada pasar modal Indonesia.

“Kalau terkait dengan pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” ujar Hanif seperti dilansir Parlementaria seusai Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga: Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua OJK Baru Sekaligus Wakil ! Hasan Fawzi Jabat KE PMDK

Permasalahan pada sektor keuangan dan pasar modal, kata dia, tidak hanya datang dari faktor eksternal.

Tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika domestik.

Terbaru, mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disusul sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) imbas dari ambruknya IHSG langsung menjadi sorotan pihaknya.

Terkait hal itu, Hanif meminta OJK untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh yang dimulai dari fungsi pengawasan dan pengaturan pasar modal. Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia ke depan.

“Karenanya, kita minta kepada OJK untuk betul-betul melakukan pengawasan dan pengaturan yang baik, guna memastikan kualitas pasar modal Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Baca Juga: IHSG Bergejolak Setelah Pengumuman Rebalancing MSCI 2026 ! Menko Airlangga Hartarto Beberkan Langkah Demutualisasi BEI, Satu Diantaranya Free Float

Ia menekankan bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh aspek tata kelola pasar modal.

Baginya, tantangan yang dihadapi otoritas keuangan dinilai semakin kompleks, sehingga membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang tegas dan kredibel.

“Oleh karenanya, pekerjaan dan tantangan yang dihadapi OJK untuk benar-benar bisa meregulasi dan menguasai pasar modal kita harus kita dorong agar lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, DPR masih memantau proses transisi di tubuh OJK dan BEI agar tidak terjadi kekosongan kebijakan yang berpotensi memperburuk sentimen pasar. Komisi XI pun berencana segera memanggil OJK untuk membahas persoalan tersebut secara khusus.