Presiden Prabowo Turunkan Harga Gas Industri, Bahlil Lahadalia Tegaskan Demi Jaga Daya Saing Industri dan Tekan Biaya Produksi

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) memutuskan menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk sektor industri menjadi USD 13 per MMBTU dari sebelumnya mencapai USD 20 hingga USD 23 per MMBTU.

Kebijakan tersebut diambil atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya saing industri sekaligus menekan biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah turun tangan setelah menerima keluhan dari pelaku industri mengenai tingginya harga LNG yang digunakan sebagai pasokan gas.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga: Lagi ! Pemerintah Tempatkan Dana Kas Rp281 Triliun di Bank-bank BUMN, Demi Jaga Likuiditas dan Pertumbuhan Kredit

Kata Bahlil, pelaku industri sebelumnya mengusulkan harga gas berada di kisaran USD 15-16 per MMBTU.

Namun, setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.

Bahlil mengatakan lonjakan harga LNG terjadi akibat penurunan produksi gas dari sejumlah lapangan di wilayah barat Indonesia yang selama ini memasok kebutuhan, seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Akibat penurunan produksi tersebut, kebutuhan gas industri harus dipenuhi melalui LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan sejumlah wilayah lain di luar Pulau Jawa.

Menurutnya, harga LNG menjadi mahal karena harus melalui proses distribusi yang panjang.

Baca Juga: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Pemerintah demi Pastikan Pemerataan Ekonomi, Qodari: Menjangkau Pelosok Desa yang Jarang Tersentuh

Mulai dari pengangkutan antarpulau, regasifikasi, hingga penyaluran melalui jaringan pipa ke kawasan industri.

“Diambil dari daerah-daerah yang butuh cost transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul," kata Bahlil.

Dengan kondisi ini, maka Bahlil menegaskan persoalan kenaikan harga bukan disebabkan kekurangan pasokan gas nasional.