Saat ini Indonesia sendiri telah memiliki 19 perjanjian perdagangan, termasuk dengan Uni Eropa, yang akan berlaku efektif pada tahun 2027.
Hal tersebut tentu akan membuka akses baru bagi produk-produk buatan Indonesia dan memperkuat daya tarik Indonesia.
Airlangga Hartarto berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan mempercepat kolaborasi dalam proyek kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Fuzhou, Republik Rakyat Tiongkok, kembali memperkuat hubungan ekonomi melalui penandatanganan 16 Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama investasi dengan total nilai mencapai Rp36,4 triliun.
Penandatanganan dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok, serta disaksikan oleh Menko Airlangga.
Sebanyak 16 proyek kerja sama tersebut akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026 dan mencakup sejumlah sektor prioritas nasional, yakni ekspor baja, nikel, dan komoditas industri, pengolahan pangan dan kelautan, industri perikanan terpadu, pengembangan energi matahari dan sistem penyimpanan energi, batubara dan rantai pasok bahan baku industri, riset dan kolaborasi kecerdasan buatan Indonesia–Tiongkok, teknologi baru dan peralatan industri, serta pengembangan kawasan industri dan rantai pasok energi baru.
Nilai investasi Rp36,4 triliun tersebut merepresentasikan 24,3% dari total komitmen investasi US$10 miliar yang disampaikan Pemerintah Kota Fuzhou saat menerima kunjungan Kemenko Perekonomian pada Agustus 2025 lalu.
“Kita membutuhkan lebih banyak proyek di sektor industri baja, manufaktur, perikanan, tekstil, pertanian, seperti teh, furnitur, teknologi baru seperti drone, baterai EP, termasuk infrastruktur dan AI itu sendiri. Sektor seperti ini prospektif bagi Indonesia, dan Pemerintah Indonesia berharap dengan penandatanganan nota kesepahaman hari ini, kolaborasi antara Tiongkok dan Indonesia semakin erat,” pungkas Airlangga.
(*)