Pengamat Minta Netralitas Jangan Hanya Sekedar Omongan. Presiden Jokowi Harus Tegas Terbitkan Payung Hukum

KALIMANTANSATU.COM - Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga meminta ketegasan Presiden Joko Widodo terkait larangan intervensi Pemilu.

Menurut dia, terkait hal ini, tidak cukup hanya dengan pernyataan imbauan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu dinilai sebatas imbauan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tentu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,” ungkapnya di Jakarta, Kamis 9 November 2023.

M Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Joko Widodo harus tegas dan konkret dengan menerbitkan payung hukum.

Instrumen hukum tersebut, kata dia, akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

“Karena itu, presiden harus tegas dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu. Instruksi itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden,” pinta M Jamiluddin Ritonga.

Baca Juga: Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara dan Indonesia Diresmikan Jokowi, Apa Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan ?

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyebut beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah.

Lembaga itu perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral karena berpotensi untuk mengintervensi pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.

“Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.

KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Sebab, bukan rahasia lagi KPU dan Bawaslu masih ada yang bermain mata dengan peserta pemilu.

Karena itu, presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat asas melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta pemilu untuk melakukan tindakan yang tidak netral.